MK Tolak Permohonan Wakil Bupati Bone Bolango, Setengah Masa Jabatan atau Lebih Dihitung Satu Kali

- 15 Januari 2021, 23:51 WIB
Ilustrasi gedung Mahkamah Konstitusi. Hakim menolak permohonan Mohammad Kilat Wartabone dan Imran Ahmad /Antara

iNSulteng - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada). 

Permohonan ini diajukan oleh Mohammad Kilat Wartabone (Wakil Bupati Bone Bolango Periode 2016-2021) dan Imran Ahmad.

Baca Juga: Dewan Pembina Ponpes Salafiyah Dukung Mantan Kapolda Banten Jadi Kapolri

“Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Anwar Usman bersama delapan hakim konstitusi lainnya dalam sidang pengucapan Putusan Nomor 67/PUU-XVIII/2020, Kamis (14/1/2021), secara daring dari Ruang Sidang Pleno MK. 

Mahkamah berpendapat, sekalipun Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Pilkada telah mengatur pembatasan periodesasi masa jabatan kepala daerah (gubernur, bupati, walikota) maksimal dua periode, secara normatif ketentuan dimaksud belum dapat menjawab perhitungan periodesasi masa jabatan kepala daerah yang tidak dapat menuntaskan masa jabatan sebelum berakhir masa jabatannya selama lima tahun. 

Baca Juga: Komjen Listyo Sigit Calon Tunggal Kapolri, Idham Azis Ucapkan Pepatah, Begini Bunyinya!

Pentingnya penentuan perhitungan dimaksud tidak hanya berkaitan dengan periode masa jabatan kepala daerah yang berhenti sebelum habis masa jabatannya, tetapi menyangkut pula penentuan periodesasi masa jabatan wakil kepala daerah yang melanjutkan sisa masa jabatan kepala daerah. 

Satu Kali Masa Jabatan

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Mahkamah merujuk pada putusan sebelumnya, yaitu Putusan MK Nomor 22/PUU-VII/2009 yang mempertimbangkan bahwa yang menjadi persoalan ialah jika masa jabatan periode pertama tidak penuh karena Pemohon menggantikan pejabat bupati/walikota yang berhenti tetap, misalnya Pemohon II menjabat Bupati Karimun periode pertama selama kurang dari satu tahun (kurang dari separuh masa jabatan), sedangkan Pihak Terkait I menjabat Walikota Surabaya selama dua tahun sembilan bulan atau lebih dari separuh masa jabatan. 

Baca Juga: Sulbar dan Jabar Dilanda Bencana, Presiden Jokowi Minta Masyarakat Waspada

Halaman:

Editor: Marhum

Sumber: MKRI


Tags

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X